Materi TWK CPNS

1. Universal, declaration of human right, merupakan piagam Hak Asasi Manusia PBB yang diakui sejak tanggal: 10 Desember 1948.

2. Deklarasi hak asasi manusia sedunia digunakan sebagai: standar minimal untuk melaksanakan hak hak asasi manusia yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

3. Lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan bhineka tunggal ika digunakan pertama kalinya secara resmi pada: sidang kabinet RIS 11  Februari 1950.

4. Bhineka tunggal ika adalah ungkapan yang terkadung dalam kitab sutasoma peninggalan kerajaan majapahit karangan mpu tantular, yang bunyi lengkapnya adalah:
Bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa

5.Operasi trikora bertujuan untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Pelaksanaan trikora dilakukan oleh Soekarno di yogyakarta pada 19 Desember 1961. Isi trikora sendiri adalah: 1) Gagalkan pembentukan negara boneka papua buatan belanda. 2) kibarkan sang merah putih di irian barat, tanah air indonesia. 3) bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah ar dan bangsa. Operasi trikora diikuti dengan pembentukan Komando Mandala dengan panglimanya adalah Soeharto. Tugas komando ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan indonesia. Komando mandal berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan.

6. Tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenal tindakan adminstratif keimigrasian disebut dengan "Rumus Detensi Imigrasi"

7. Perjanjian kalijati adalah perjanjan yang menandakan dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia. Hal ini memicu Jepang mengikuti Perang dunia II

8. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari: 1) Dana bagi hasil. 2) Dana alokasi umum. 3) Dana alokasi khusus

9.Ketua BPUPKI adalah Dr. Radjiman Wideodinigrat

10. Gerakan 30 September 1965 (G30/S PKI) adalah wujud usaha untuk mengubah unsur pancasila menjadi ideologi komunia.

11. Tugas dari panitia kecil adalah untuk membentuk rancangan UUD dengan memperhatikan hasil-hasil pembahasan dalam sidang-sidang BPUPKI serta rapat-rapat Panitia Hukum

12. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 23B

13. Pancasila bukanlah paham yang bersifat chauvisme yakni paham cinta tanah air yang berlebihan dengan mengangungkan ciri sendiri dan merendahkan bangsa lain.

14. Sumpah pemuda lahir pada tanggal 28 Oktober 1928.

15. Hari kesaktian pancasila diperingati pada tanggal 1 Oktober

16. Kalimat bhineka tunggal ika pada awalnya merupakan isi dari sebuah kitab pada masa kerajaan majapahit yang mengajarkan tentang toleransi antara umat hindu siwa dan umat budha.

17. Piagaram jakarta yang merupakan hasil kerja panitia sembilan  diserahkan dan diterima BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945.

18. Four Freedom dari D. Roosevelt meliputi : a) freedom of speech and expression b) freedom from fear c) freedom of every person to worship God in his own way d) freedom from want

19. referendum merupakan kegiatan meminta pendapat rakyat secara lagsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendap MPR untuk mengubah UUD 1945.

20. Pancasila tidak bersifat utopis yak maksudnya pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, bukan ide-ide yang jauh dari realita.

SOAL CPNS TWK 5

1. Dimanakan peristiwa westerling terjadi

a. sumatera selatan

b. kalimantan selatan

c. sulawesi selatan

d. kalimantan timur

e. NTT

Jawaban : C

Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi  Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepenpimpinan Raymond Pierre Paul Westerling. Peristiwa ini terjadi pada bulan Desember 1946-Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan).

2. Rumusan pancasila yang terdiri atas 5 aspek, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat serta diberi judul "asas dan dasar negara kebangsaan RI" dicetuskan oleh:

A. Ir. Soekarno

B. Moh. Hatta

C. Muh. Yamin

D. Notonegoro

E. Dr. Radjiman

Jawaban: C

3. Berikut ini merupakan isi dari dekrit presiden 5 Juli 1959, kecuali:

A. Pemilihan presiden dan wakil presiden

B. Akan dibentuk DPAS dalam waktu singkat

C. Akan dibentuk MPRS dalam waktu singkat

D. Pembubaran konstituantee

E. Berlakunya kembali UUD1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950

       Jawaban: A

      Dekrit presiden 1 Juli 1959 dikeluarkan oleh Soekarno yang isinya pada poin B-E diatas. Perlu diketahui bahwa Konstituante adalah lembaga negara yang ditugaskan untuk membentuk UUD atau konstitusi baru menggantikan UUDS1950

4. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif adalah:

 A. Menjual produksi alat-alat perang kepada negara lain

 B. Mengirimkan pasukan ke luar negeri untuk kepentingan perdamaian

 C. Membantu salah satu pihak yang dirugikan dalam politik nasional

 D. Melakukan suatu kerjasama dengan negara negara besar

 Jawaban: D

Enam Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia adalah: 1.) Negara Indonesia menjalankan politik damai. 2.) Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.3.) Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum dan organisasi internasional untuk memimpin perdamaian yang kekal. 4.) Negara Indonesia berusaha mempermudah pertukaran pembayaran internasional. 5.) Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman kepada piagam PBB. 6.)Negara Indonesia membantu perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah.

5. Organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun adalah:

A. PBB

B. Gerakan non blok

C. IMF

D. ILO

E. Liga bangsa bangsa

Jawaban: B

   Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya GNB. KAA diselenggarakan pada tanggal 18 - 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 Kepala Negara dan Kepala Pemerintah dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. KAA ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berupaya menformulasikan kebijakan bersama negara-negara baru tersebut pada tatanan hubungan internasional. KAA menyepakati ’Dasasila Bandung’ yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerja sama antara bangsa-bangsa. Sejak saat itu, proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan, dan dalam proses ini tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB.Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin "kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok" dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang segala bentuk blok politik. Gerakan ini dibentuk setelah terjadinya perang dingin antara blok barat US dan blok timur uni soviet.

Antonim

Progresif<>regresif

Sporadis<>sering

Reseptif<>tertutup

Kaleidoskop<>seragam

Amatir<>profesional

Prominen<>biasa

Ekstrinsik<>internal

Terkatung<>terbenam

Eklentik<>tak pilih-pilih

Proposisi<>reaksi

Siau<> mendidih

Opas<>pemimpin

Gentar<>berani

Rangkuman TWK 2

Kelebihan sistem pemerintahan presidensil:
1. Badan eksekutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen
2. Masa jabatan eksekutif lebih jelas
3. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
Kekurangan sistem pemerintahan presidensil:
1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas
3. Pembuatan keputusan dan kebijakan pubil umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga menghasilkan keputusan tidak tegas. Dan pembuatan keputuaan membutuhkan waktu yang lama.

Salah satu identitas bangsa indonesia adalah ia dikenal sebagai sebuah bangsa yang majemuk. Kemajemukan indonesia dapat dilihat dari sisi:
1. Sejarah
2. Suku
3. Agama
4. Budaya
5. Bahasa

Ilmu tambahan: 

1. Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementrian negara diatur dalam UU

2. Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden

3. Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amendemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya.

Semboyan Ki Hajar Dewantara

Ing Ngarso Sung Tulodo artinya adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang – orang disekitarnya. 

Ing Madyo Mbangun Karso, adalah seseorang ditengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat . 

Tut Wuri Handayani, ialah seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. 

Rangkuman TWK 1

-Empat pilar kebangsaan indonesia terdiri dari:

1. Pancasika 2. Bhineka Tunggal Ika 3. UUD 1945 4. NKRI

-Bom di hiroshima di Jepang oleh Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945

-Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI(dokuritsu junbi cosakai) diganti dengan PPKI (dokuritsu junbi)

-Bom kedua di Nagasaki tanggal 9 Agustus 1947,dan jepang menyerah kepada amerika

-Pancasila selain memiliki arti “berbatu sendi yang lima”, juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Karma), yaitu:

1) Tidak boleh melakukan kekerasan

2) Tidak boleh mencuri

3) Tidak boleh berjiwa dengki

4) Tidak boleh berbohong

5) Tidak boleh mabuk dan minuman keras.

-Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56.

-Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat terletak pada hak untuk mengatur daerahnya (ke dalam)

Sinonim

Sinonim

A
Agresi=penyerangan
absurd=janggal
afeksi=kasih sayang
anulir=abolisi
anjung=panggung
asa=harapan
afirmasi=penegasan
angot=kumat

B

boga=makanan kenikmatan

bersimbah=basah

bubut=cabut

bonafide=dapat dipercaya

C

centeng-penjaga rumah

D

Delusi=ilusi

demisioner=habis masa jabatan

ditenggak=ditelan bulat-bulat

Derivasi=afiksasi

E

Evokasi=penggugah rasa

entitas=wujud

elaborasi=penggarapan

eklips=gerhana

ekskavasi=penggalian

ejawantah=penjelmaan

Elusif=sukar dipahami

I

imbasan=dorongan

F

flegmatis=bertemperamen lamban

fragmentasi=pembabakan

G

glosarium=kamus ringkas

hibridasi=penyilangan

I

Insinuasi= sindiran

interim=sementara, sementara waktu

J

jenggala=hutan

K

kisi-kisi=terali

konvensi=kesepakatan

kulminasi=puncak tertinggi

L

legitimasi=pengesahan
lancung=palsu, tidak jujur

M

Masif=utuh

Maal=harta benda

Makar=tipu muslihat

mudun=beradab

Mistifikasi= pengecohan, penipuan

motilitas=gerak

N

nanar=bingung

naratif=deskriptif

P

Proposisi= dalil, usul

Pedagogi=pengajaran

protesis=buatan
Perlop=cuti

preman=pertikelir<>dinas

Paradoksal=kontras

R

rabat=potongan/diskon

rancu=kacau

ranah=domain

S

selaras=laras=sepadan=sesuai

supervisi=pengawasan

sumbang=tak selaras

sine qua non=harus ada

T

transedental=kesinambungan

trobadur=penyanyi lagu cinta

tasik=danau

transendental=abstrak

V

Virulen=beracun ganas, bersifat mematikan

W

wahana=kendaraan, alat pengangkut

warta=berita

Rangkuman TWK

Hierarki peraturan perundang-undangan:
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/ Perpu
4. Peraturah pemerintah (PP)
5. Peraturan presiden
6. Peraturan Daerah

Hak-hak DPR antara lain adalah:
1. Hak angket, adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu.

2. Hak Interpelasi, adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah atau presiden.

3. Hak menyatakan pendapat, adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, maupun di kancah internasional.

4. Hak budget, adalah hak DPR untuk mengesahkan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Balanja Negara) menjadi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

5. Hak Bertanya, adalah hak DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau presiden secara tertulis.

6. Hak Imunitas, adalah hak DPR yang tidak dapat diganggu gugat di muka pengadilan dari hasil ketetapan atau keputusan yang telah dibuatnya.

7. Hak Petisi, adalah hak DPR untuk mengajukan usul / anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalah.

8. Hak inisiatif, adalah hak DPR untuk mengajukan usul RUU (Rancangan Undang-Undang)

Tugas MA, MK, dan KY
1.   Mahkamah Agung (MA)

(-)   Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU,dan mempunyai wewenang lainnya yang di berikan oleh UU.

(-)   Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.

(-)   Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.

2.   Mahkamah Konstitusi (MK)

(-)   Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan kepada UUD 1945, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan hasil Pemilihan Umum.

(-)   Wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

3.       Komisi Yudisial (KY)

(-)   Berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung .

Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal.

Ciri-ciri ideologi terbuka, adalah:
merupakan kekayaan rohani, dan budaya masyarakat (falasafah). Jadi, bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan kesepakatan masyarakat;
tidak diciptakan oleh Negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri; ia adalah milik seluruh rakyat, dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka;
isinya tidak langsung operasional. Sehingga, setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falasafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka.
tidak pernah memperk0sa kebebasan dan tanggungjawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggungjawab sesuai dengan falsafah itu.
menghargai pluraritas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama.

Soal CPNS TWK 6

1. Pancasila sebagai dasar negara, pertama kali diusulkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dihadapan sidang?
A. MPR
B. DPR
C. KNIP
D. BPUPKI
E. PPKI
Jawaban: D
Istilah pancasila telah dikenal sejak jaman majapahit pada abad ke 14, yaitu tetdapat dalam buku negara kartagama karangan mpu prapanca, dan dalam buku sutasoma yang karangan mpu tantular. 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan pancasila untuk menjadi dasar negara indonesia. Sehingga 1 juni diperingati sebagai hari kelahiran pancasila. PPKI berdiri pada tanggal 7 agustus 1945.
Komite Nasional Indonesia Pusat (sering disingkat dengan KNIP) dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan Februari 1950. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. KNIP diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia.

2. Pembukaan UUD 1945 sebagau pokok kaidah negara mengandung beberapa pokok pikiran, yaitu
A. 3 pokok pikiran
B. 4 pokok pikiran
C. 5 pokok pikiran
D. 6 pokok pikiran
E. 7 pokok pikiran
Jawaban: B
Pokok pikiran UUD 1945 yaitu:
1. Pokok pikiran "persatuan"
2. Pokok pikiran "keadilan sosial"
3. Pokok pikiran "kedaulatan rakyat"
4. Pokok pikiran "ketuhanan YME, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab"

3. Hak asasi manusia pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan secara mutlak, karena:
A. Melanggar kewajiban orang laim
B. Melanggar hak asasi orang lain
C. Tidak bertentangan dengan peraturan
D. Tidak disertai dengan kewajiban
E. Bertentangan dengan adat istiadat
Jawaban: B
Sebagai contoh di dalam suatu rapat, jika seseorang bersikeras dengan pendapatnya atau dengan haknya untuk memberi pendapat maka akan ada orang lain yang tidak dapat memberikan suara atau mendapatkan haknya untuk memberi pendapat.

4. Negara kita adalah negara kesatuan artinya:
A. Kepentinan bangsa diatas segalanya
B. Kekuasaan mutlak ada pada pemerintahan
C. Setiap warga negara mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
D. Pemerintah pusat berdaulat mengatur sistem pemerintahan
E. Ada berbagai kebijaksanaan yang menyangkuy persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Jawaban: D
Bentuk negara kesatuan pada umunnya mempunyai sifat-sifat berikut:
a. Kedaulatan negara mencakuo ke dalam dan ke luar yang ditangani pemerintah pusat.
b. Negara hanya mempunyai satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat
c. Hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomo, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan

5. Makna demokrasi adalah:
A. Pemilihan umum
B. Unjuk rasa
C. Penyampaian pendapat
D. Pemerintahan dari, olej, dan untuk rakyat
E. Kebebasan individu
Jawaban: D

Soal CPNS TWK 4

       1.       Peneliti yang berkorban untuk dihukum pencung karena dituduh menyebarkan virus tetanus saat          periode awal penjajahan jepang di Indonesia tahun 1942 adalah:

        a.         Dr. Karjadi

        b.         Dr. Achmad subardjo

        c.          Dr. Achmad Mochtar

        d.         Dr. Rajiman Wdyodiningrat

        e.         Dr. Christiaan Ejkman

Jawaban : C

2.       Pada masa awal negara indonesia baru merdeka. Wilayah indonesia terdiri dari berapa provinsi?

a.         35

b.         34

c.          26

d.         12

e.         8

Jawaban: E. 8 yaitu sumatera, jawa barat, jawa timur, jawa tengah,  kalimantan, sulawesi, maluku, nusa tenggara. Saat ini jumah provinsi indonesia ada 34 provinsi.

3.       Jumlah kursi anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan ditetapkan oleh:

a.       Komisi pemlihan umum

b.      Pantia pemilihan indonesia

c.       Presiden

d.      Dpr

e.      Mpr

Jawaban: a. Komisi pemilihan umum

4.       1.       Proses formal untuk mengembalikan tahanan ke negara asalnya disebut sebagai:

a.       Ekstradisi

b.      Remunerasi

c.       Suaka

d.      Transgenerasi

e.      Deportasi

Jawaban: A

Ekstradisi adalah sebuah proses dimana seseorang tersangka Yang ditahan negara diserahkan kepada negara lain yang adalah negara asal tersangka untuk di sidang sesuai perjanjian yang bersangkuta. Remunerasi adalah balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerjanya sebagai dari prestasinya karena telah membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Suaka politik merupakan gagasan yuridiksi di mana seseorang yang dianiaya untuk opini politik di negerinya sendiri dapat dilindungi oleh pemerintah berdaulat lain, negara asing, atau perlindungan gereja pada Abad Pertengahan. Transgenerasi merupakan kumulatif dan melampaui generasi satu ke generasi lain. Deportasi adalah tindakan sepihak dari suatu negara pengusiran terhadap orang yang bukanlah warga negaranya (orang asing) dengan memerintahkan ke luar dari wilayahnya yang kehadirannya tidak dikehendaki sama sekali, karena orang itu memasuki wilayahnya dengan latar belakang yang tidak baik, juga karena kehadirannya berpotensi dapat mempengaruhi hubungan baik di antara kedua negara atau adanya kekhawatiran bahwa orang itu melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukan di negara asalnya atau di negara di mana semula yang bersangkutan datang

5.       Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif bertujuan untuk:

a.       Memudahkan pengawasan terhadap lembaga peradilan

b.      Meningkatkan efektivitas peyelenggaraan peradilan

c.       Mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri

d.      Meningkatkan kehormatan dan kesejahteraan anggota dewan

e.      Memperlancar penyelenggaraan adminstrasi kehakiman

Jawaban: C

Komisi-Komisi DPR

Terdapat 11 komisi DPR dengan lingkup kerja sebagai berikut:

Komisi I : Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi & Informatika

Komisi II : Pemerntahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi, birokrasi, kepemiluan, pertahanan dan reforma agraria

Komisi III : Hukum, HAM, dan keamanan

Komisi IV : Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan

Komisi V : Perhubungan, Pekerjaan umum, Perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, meteorologi, klimatologi, dan geofisika

Komisi VI : Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM, BUMN, Standarisasi Nasional

Komisi VII : Energi Sumber daya Mineral, Rset dan teknologi, Lingkungan Hdup

Komisi VIII : Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Komisi IX : Tenaga Kerja dan trasnmgrasi, Kependudukan, Kesehatan

Komisi X : Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

Komisi XI : Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

Soal CPNS TWK 3

1. Imam bonjol adalah pejuang melawan belanda di daerah:

a. Jawab barat

b. jawa timur

c. sumatera barat

d. yogyakarta

e. bali

Jawaban: C. sumatera barat

2. Konsep negara demikrasi yang mengacu pada pembagian kekuasaan antara bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif diajukan oleh:

a. rousseau

b. john locke

c. roosevelt

d. aristoteles

e. montesquieu

Jawaban :e. montesquieu

3. Jumlah anggota DPR berdasarkan UU No 22 Tahun 2003 adalah sebanyak

a. 500 

b. 550

c. 600

d. 650

e. 200

Jawaban : b. 550 orang

4. Tujuan pelaksanaan KAA adalah

a. menggalang solidaritas untuk menentang imperialisme dan kolonialisme

b. memperkuat rasa kebersamaan di antara negara-negara kawasan asia afrika

c. menciptakan kawasan asia afrika sebagai kawasan yang aman dan damai

d. menggalang kekuatan untuk membantu negara yang belum merdeka

e. membangun bersama perekomonian dikawasan asia afrika

Jawaban : A

Tujuan KAA

Memajukan kerja sama, persahabatan, perhubungan antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk menyelenggarakan kepentingan bersama.

Kerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan di antara bangsa-bangsa Asia-Afrika.

Memecahkan bersama soal-soal khusus dan penting bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika, seperti: menjamin kedaulatan, melenyapkan deskriminasi ras dan penjajahan.

Memperbesar peranan Asia-Afrika dalam dunia sekarang dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia.

5. Kebijakan bank sentral untuk membeli atau menjual surat berharga kepada masyarakat sebagai usaha mengatur kesinambungan arus uang dan arus barang disebut:

a. politik pasar terbuka

b. politik diskonto

c. politik pembatasan kredit

d. politik cadangan kas

e. politik sanering

jawaban: a

kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam masyarakat dalam rangka mengatasi inflasi antara lain:

1. politik diskonto: Bank sentral dapat menjalankan pengaruhnya atas jumlah uang yang beredar dengan jalan menaikkan atau menurunkan suku bunga (diskonto)

2. politik pasar terbuka: Dengan politik pasar terbuka bank sentral secara aktif akan membeli atau menjual surat berharga dengan tingkat suku bunga tertentu.

3. politik pembatasan kredit: Dengan politik ini kredit yang akan diberikan kepada masyarakat dilakukan pemilihan atau seleksi dan menentukan mana yang sangat memerlukan.

4. Politik uang ketat (tight money policy) artinya kebijakan untuk mengurangi banyaknya jumlah uang yang beredar.

5. politik cadangan kas: Bank sentral dapat menentukan jumlah cadangan kas minimum yang harus ada di bank-bank umum, dengan tujuan agar kredit yang diberikan kepada masyarakat dapat dikendalikan, sehingga dapat memengaruhi jumlah uang beredar

SOAL CPNS TWK 2

1. Pada tahun berapa indonesia keluar dari PBB:

A.7 januari 65

B.28 september 50

C.28 september 66

D.5 juli 59

E 17 agustus 66

Jawaban: A

Pada tanggal 7 januari 1965 dalam rapat raksasa dihadapan puluhan ribu rakyat, Presiden Bung Karno menyatakan bahwa Republik Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Hal ini dikarenakan sikap PBB yang menerima Malaysia yang dianggap oleh pemerintah Republik Indonesia merupakan negara boneka bentukan Inggris sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia bergabung kembali ke PBB pada 28 September 1966 dan Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950. 

2. Berapa orang tambahan anggota dari pihak jepang saat PPKI bersidang tanggal 18 Agustus 1945?

A. 6 orang

B. 7 orang

C. 21 orang

D. 5 orang

E. 27 orang

Jawaban: A

Pada saat PPKI dilantik Jepang beranggotakan 21 orang, dan saat sidang 18 Agustus ditambah 6 orang sehingga berjumlah 27 orang. Sedangkan BPUPKI berjumlah 62.

3. Politik menjual barang dengan harga lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri termasuk kebijaksanaan:

A. kuota

B.proteksi

C. penetapan tarif

D. dumping

E. diskriminasi harga

Jawaban: D

4. UU RI nomor 24 th 2009 tentang bendera dan lambang negara serta lagu kebangsaan menentukan bahwa bendera merah putih yang digunakan di lapangan istana kepresidenan berukuran:

a. 200 X 300 cm

b. 120 X 180 cm

c. 100 X 150 cm

d. 36 X 54 cm

e. 20 X 45 cm

Jawaban : A

200 X 300 cm ( lapangan istana kepresidenan)

120 X 180 cm ( lapangan umum)

100 X 150 cm ( ruangan )

36 X 54 cm ( mobil pres dan wapres)

20 X 45 cm (pesawat)

5. Indonesia berasal dari bahasa latin yang berarti

A. india dan perairan

b. india dan pulau-pulau

c. melayu dan perairan

d. melayu dan kepulauan

e. india dan samudera

Jawban : D. melayu dan kepulauan

Perjalanan Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Sistem pemerintahan periode 1945-1949
    Lama periode 18 Agustus  1945- 27 Desember 1949
    Bentuk negara: Kesatuan
    Bentuk pemerintahan : Republik
    Sistem pemerintahan : Presidensial
    Konstitusi: UUD 1945

2. Sistem pemerintahan periode 1949-1850
    Lama Periode : 27 Desember 1949-15 Agustus 1950
    Bentuk Negara : Serikat (Federasi)
    Bentuk pemerintahan : Republik
    Sistem pemerintahan: Parlementer semu (quasi parlementer)
    Konstitusi :Konstitusi RIS

3. Sistem Pemerintahan periode 1950-1959
    Lama periode : 15 Agustus 1950- 5 Juli 1959
    Bentuk Negara : Kesatuan
    Bentuk Pemerintahan : Republik
    Sistem Pemerintahan : Parlementer
    Konstitusi : UUDS 1950

4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Orde Lama)
    Lama periode : 5 Juli 1959- 22 Februari 1966
    Bentuk negara : Kesatuan
    Bentuk pemerintahan : Republik
    Sistem pemerintahan : Presidensil
    Konstitusi : UUD 1945

5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)
    Lama periode : 22 Februari 1966-21 Mei 1998
    Bentuk Negara : Kesatuan
    Bentuk Pemerintahan : Republik
    Sistem pemerintahan : Presidensial
    Konstitusi : UUD 1945

 6. Sistem Pemerintahan Periode 1998-sekarang
     Lama periode : 21 Mei 1998-sekarang
     Bentuk Negara : Kesatuan
     Bentuk Pemerintahan : Republik
     Sistem pemerintahan : Presidensial
     Konstitusi : UUD 1945

Sistem Pemerintahan Indonesia

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen

-Bentuk negara kesatuan memiliki prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah-wilayahnya terbagi menjadi beberapa provinsi.

-Bentuk pemerintahannya adalah republik konstitusional, sementara sistem pemerintahannya adalah presidensial.

-Presiden merupakan kepala negara dan sekaligus merupakan kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang dipilih oleh rakyat langsung dalam satu paket.

-Kabinet atau menteri yang sudah diangkat oleh presiden bertanggung jawab kepada presiden.

-Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;

-Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.

-Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.

-Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.

-Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).

Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kini dikenal adanya 3 badang yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan tersebut. Badan-badan itu adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Mahkamah Agung, sesuai Pasal 24 A UUD 1945, memiliki kewenangan mengadili kasus hukum pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Mahkamah Konstitusi, sesuai Pasal 24C UUD 1945, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Komisi Yudisial, sesuai pasal 24B UUD 1945, bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim.

SOAL CPNS TWK 1

1. Perserikatan yang mempunyai modal bersama dan memperoleh hak perdagangan tunggal di suatu daerah tertentu adalah ….

A. merchant adventures

B. regulated company

C. joint stock company

D. oostland company

E. Rumah tangga kita

Jawaban: C

Pada abad ke 15 beberapa perserikatan usaha dagang banyak didirikan yaitu:

merchant adventures : suatu gilde pedagang yang meliputi seluruh negeri

oostland company : hak usaha perdagangan tunggal di wilayah laut timur

joint stock company : suatu perserikatan yang mempunyai modal bersama dan memperoleh hak perdagangan tunggal di suatu daerah tertentu.

2. Penggolongan hukum berdasarkan waktu yang di atur yaitu hukum yang berlaku saat ini yang disebut juga ….

A.  Ius Constituendum

B.  Ius Constitutum

C.  Private rechts

D.  Ius soli

E.  Ius sanguinis

Jawaban : B

Ius constitutum artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif). Sedangkan, ius constituendum berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang.

Asas Ius Soli adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran (terbatas). Asas Ius Sanguinis adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan orang tuanya. 

tambahan : 

Masalah yang timbul dari kedua asas ini;

Bipatride, yakni timbulnya 2 kewarganegaraan. Hal ini terjadi karena seorang Ibu berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius soli. Sehingga kedua negara (negara asal dan negara tempat kelahiran) sama-sama memberikan status kewarganegaraannya.

Apatride, yakni kasus dimana seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan. Keadaan ini terjadi karena seorang Ibu yang berasal dari negara yang menganut asas ius soli melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius sanguinis. Sehingga tidak ada negara baik itu negara asal Ibunya ataupun negara kelahirannya yang mengakui kewarganegaraan anak tersebut.

3. Kapan VOC dibubarkan ?

a. 31 Desember 1799

b. 30 Desember 1799

c. 27 Desember 1799

d. 28 Desember 1799

e. 29 Desember 1799

Jawaban: A

VOC dibubarkan pada tanggal 21 desember 1799 karena

-banyak pegawai VOC yang korupsi dan curang

-banyaknya saingan dagang di asia

-kerugian akibat kekalahan perang

-memerintah negara yg luas=banyaknya pegawai yang harus digaji

-pembayaran keuntungan/devident bagi pemegang saham

4. Dibawah ini yang termasuk dalam isi gagasan Trias Politikal Van Devender adalah ?

A.Irigasi 

B.Transportasi

C.Maritim

D.Pangan

E.Sosial

Jawaban : A

Van deventer merupakan seorang tokoh politikus yang mengkritik kebiajakan belanda shingga belanda sadar akan kekejamannya pada rakyat pribuhi dan di keluarkanlah politik balas budi/ politik etis trias Van deventer meruapakan sebuah program dari kebijakan politik etis yang mana program tersebut di antaranya :

-Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.

-Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.

-Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

 5. Siapa yang berhak mengajukan usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR ?

A. DPR

B. MPR

C. DPD

D. Rakyat

E. MA

Jawaban: A

·-Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

·-Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

-Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;

tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau

o dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tata cara pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Hal ini diatur pada Bab XVII Pasal 102-105 dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pertama, MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usulan.

2. Usulan DPR harus dilengkapi dengan putusan MK bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

3. Kemudian, MPR mengundang presiden dan/atau wakil presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam Sidang Paripurna MPR.

4. Apabila presiden dan/atau wakil presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, MPR tetap mengambil putusan terhadap usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.

5. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam Sidang Paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.