SOAL CPNS TWK 1

1. Perserikatan yang mempunyai modal bersama dan memperoleh hak perdagangan tunggal di suatu daerah tertentu adalah ….

A. merchant adventures

B. regulated company

C. joint stock company

D. oostland company

E. Rumah tangga kita

Jawaban: C

Pada abad ke 15 beberapa perserikatan usaha dagang banyak didirikan yaitu:

merchant adventures : suatu gilde pedagang yang meliputi seluruh negeri

oostland company : hak usaha perdagangan tunggal di wilayah laut timur

joint stock company : suatu perserikatan yang mempunyai modal bersama dan memperoleh hak perdagangan tunggal di suatu daerah tertentu.

2. Penggolongan hukum berdasarkan waktu yang di atur yaitu hukum yang berlaku saat ini yang disebut juga ….

A.  Ius Constituendum

B.  Ius Constitutum

C.  Private rechts

D.  Ius soli

E.  Ius sanguinis

Jawaban : B

Ius constitutum artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif). Sedangkan, ius constituendum berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang.

Asas Ius Soli adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran (terbatas). Asas Ius Sanguinis adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan orang tuanya. 

tambahan : 

Masalah yang timbul dari kedua asas ini;

Bipatride, yakni timbulnya 2 kewarganegaraan. Hal ini terjadi karena seorang Ibu berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius soli. Sehingga kedua negara (negara asal dan negara tempat kelahiran) sama-sama memberikan status kewarganegaraannya.

Apatride, yakni kasus dimana seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan. Keadaan ini terjadi karena seorang Ibu yang berasal dari negara yang menganut asas ius soli melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius sanguinis. Sehingga tidak ada negara baik itu negara asal Ibunya ataupun negara kelahirannya yang mengakui kewarganegaraan anak tersebut.

3. Kapan VOC dibubarkan ?

a. 31 Desember 1799

b. 30 Desember 1799

c. 27 Desember 1799

d. 28 Desember 1799

e. 29 Desember 1799

Jawaban: A

VOC dibubarkan pada tanggal 21 desember 1799 karena

-banyak pegawai VOC yang korupsi dan curang

-banyaknya saingan dagang di asia

-kerugian akibat kekalahan perang

-memerintah negara yg luas=banyaknya pegawai yang harus digaji

-pembayaran keuntungan/devident bagi pemegang saham

4. Dibawah ini yang termasuk dalam isi gagasan Trias Politikal Van Devender adalah ?

A.Irigasi 

B.Transportasi

C.Maritim

D.Pangan

E.Sosial

Jawaban : A

Van deventer merupakan seorang tokoh politikus yang mengkritik kebiajakan belanda shingga belanda sadar akan kekejamannya pada rakyat pribuhi dan di keluarkanlah politik balas budi/ politik etis trias Van deventer meruapakan sebuah program dari kebijakan politik etis yang mana program tersebut di antaranya :

-Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.

-Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.

-Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

 5. Siapa yang berhak mengajukan usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR ?

A. DPR

B. MPR

C. DPD

D. Rakyat

E. MA

Jawaban: A

·-Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

·-Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

-Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;

tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau

o dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tata cara pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Hal ini diatur pada Bab XVII Pasal 102-105 dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pertama, MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usulan.

2. Usulan DPR harus dilengkapi dengan putusan MK bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

3. Kemudian, MPR mengundang presiden dan/atau wakil presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam Sidang Paripurna MPR.

4. Apabila presiden dan/atau wakil presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, MPR tetap mengambil putusan terhadap usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.

5. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam Sidang Paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.